TANGERANG | KometNews.id — Mohamad Jembar, M.Si., resmi menerima mandat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Banten. Penunjukan ini menjadi langkah strategis GMPK dalam memperkuat pengawasan serta pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Banten, Minggu (28/12/2025).
Mandat tersebut diterima langsung oleh Mohamad Jembar dan dibenarkan dalam pertemuan bersama awak media di kediamannya. Ia menyatakan siap mengemban amanah besar tersebut dengan penuh tanggung jawab.
“Amanah ini sangat berat, namun kami siap menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan korupsi di seluruh wilayah Provinsi Banten yang terdiri dari delapan kabupaten dan kota,” ujar Mohamad Jembar.
Sebelum dipercaya memimpin GMPK Banten, Mohamad Jembar diketahui telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pembina APDESI dan Ketua DPD HMNI, sebagai bentuk komitmen menjaga independensi dan fokus dalam perjuangan antikorupsi.
GMPK sendiri merupakan lembaga yang didirikan oleh Bibit Samad Rianto, mantan Wakil Ketua KPK, yang kini menjabat sebagai Dewan Penasihat GMPK Pusat. Adapun struktur kepengurusan pusat saat ini dipimpin oleh Ketua Umum Abdul Aziz dan Sekretaris Jenderal Bakri K. Manda.
APBD dan Dana Desa Jadi Fokus Pengawasan
Mohamad Jembar menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu fokus utama GMPK Banten karena dinilai sangat rawan disalahgunakan, baik pada belanja langsung maupun tidak langsung.
Beberapa sektor yang masuk radar pengawasan ketat GMPK Banten antara lain:
Pengadaan tanah yang rawan praktik mark-up
Pungutan liar dan gratifikasi berkedok kegiatan sosial
Kesenjangan sosial akibat penyalahgunaan anggaran
Dana BOS pendidikan, termasuk pengadaan seragam dan wisata sekolah
Pengelolaan Dana Desa (ADD/DD)
“Banyak alasan yang tidak masuk akal kerap digunakan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Inilah yang akan kami awasi secara ketat,” tegasnya.
Bentuk Deputi Khusus, GMPK Banten Siap Bergerak
Untuk memperkuat kinerja organisasi, GMPK Banten membentuk sejumlah deputi strategis, di antaranya:
Deputi Pengkajian Korupsi
Deputi Pencegahan Korupsi
Deputi Investigasi Korupsi
Deputi Monitoring Peradilan
Seluruh deputi tersebut diharapkan mampu bekerja optimal dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Sinergi dengan KPK dan Peran Aktif Masyarakat
Mohamad Jembar menegaskan GMPK Banten tidak ingin menjadi organisasi simbolik tanpa aksi nyata.
“Kami tidak ingin menjadi macan tanpa taring. Setiap temuan di lapangan akan kami laporkan secara intensif kepada KPK sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat,” katanya.
Ia menyebut GMPK Banten akan fokus mengawasi kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa, perpajakan, serta berbagai bantuan pemerintah yang kerap disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Pencegahan Korupsi Berbasis Integritas
Selain pengawasan, GMPK Banten juga mengedepankan pencegahan korupsi melalui:
Pendidikan integritas dan kejujuran
Hidup sesuai kemampuan dan menanamkan rasa syukur
Penguatan sistem melalui transparansi, digitalisasi, dan penegakan hukum tegas
Keterlibatan aktif masyarakat
“Insyaallah, dengan kerja sama dan kesungguhan seluruh jajaran, GMPK Banten dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Provinsi Banten,” pungkasnya.
Penulis : Chandra AB / Nuraini