KometNews.Id | TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi mengubah kebersihan menjadi “panglima” baru bagi birokrasi. Bukan sekadar imbauan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran pemerintahan wajib turun ke jalan menggelar aksi Korvei (Bersih Sampah) setiap Kamis dan Jumat.
Gerakan serentak yang dimulai Kamis (9/4/2026) hingga Jumat (10/4/2026) ini berdasarkan Surat Perintah Bupati Tangerang Nomor B/800.1.111.1/8564/IV/DLHK/2026. Polanya tegas: Kamis eksekusi lapangan oleh OPD, Jumat monitoring ketat di kecamatan—bukan formalitas.
31 Titik Disikat, 22 Kilometer Dibersihkan
Pada hari pertama, puluhan OPD disebar di 31 titik strategis dengan total jarak bersih-bersih lebih dari 22 kilometer. Mulai dari kawasan Balaraja hingga pusat pemerintahan Tigaraksa.
Salah satu lokasi prioritas berada di Kawasan Alun-Alun Tigaraksa hingga GSG Kantor Pos Tigaraksa. Tim media menyaksikan langsung aktivitas petugas gabungan yang menyisir sampah plastik, daun kering, hingga limbah ringan.
Hasil mencolok terlihat di area GSG Kantor Pos Tigaraksa—yang sebelumnya kerap menjadi titik kumuh—kini mulai bersih dan tertata.
Bukan Sekadar Instruksi, Ini Tekanan Berjenjang
Gerakan ini memiliki payung hukum berlapis dari pusat hingga daerah:
· Surat Edaran Kemendagri No. 600.11/889/SJ tentang Gerakan Indonesia ASRI
· Surat Edaran KLHK No. P.509/A/PLB.2.2/02/2026
· Instruksi Gubernur Banten No. 2 Tahun 2026
· Surat Edaran Bupati Tangerang B/100.3.4.2/7423/II/DLHK/2026
Semua sampah langsung diangkut ke TPA Jatiwaringin, sementara laporan kegiatan wajib diunggah real-time melalui sistem digital terpusat.
Kadis DLHK: “Ini Perubahan Budaya, Bukan Seremonial”
Kepala DLHK Kabupaten Tangerang, Ujar Sudrajat, menegaskan bahwa korvei bukan kegiatan simbolik.
“Kami ingin menanamkan bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kolektif. Bupati memberi contoh dengan memerintahkan seluruh OPD, bukan hanya DLHK, untuk turun. Setiap OPD punya ‘zona bersih’ sendiri. Kalau lingkungannya kotor, berarti gagal menjaga.”
Kabid DLHK: Jumat Hari “Penghakiman” & Apresiasi untuk Jajaran
Kepala Bidang DLHK, Hari Mahardika, menyebut Jumat sebagai momen krusial, bukan formalitas basa-basi.
“Monitoring ini menentukan. Semua camat dan kepala desa wajib upload laporan. Kalau masih ada titik kotor, itu langsung jadi bahan evaluasi. Tidak ada yang ditutup-tutupi.”
Dalam kesempatan itu, Hari Mahardika secara khusus menyampaikan apresiasi kepada sejumlah OPD yang bergerak cepat:
“Saya ucapkan terima kasih kepada Kadis Dispora Kabupaten Tangerang, BKPSDM Kabupaten Tangerang, Bappeda, serta Kadis Perkim (Casip) yang telah melaksanakan korvei di lingkungannya masing-masing. Begitu juga Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan yang turun langsung di titik-titik prioritas.”
Ia menambahkan bahwa hasil korvei di area GSG Kantor Pos Tigaraksa menjadi salah satu contoh keberhasilan kolaborasi lintas OPD.
Ubah Pola Kecamatan: Dari Formalitas Jadi Aksi Nyata
Inovasi terbesar tahun ini adalah rombakan total pola kegiatan di tingkat kecamatan. Bukan lagi kerja bakti simbolik, tetapi berbasis pemetaan titik rawan sampah.
Setiap kecamatan wajib memastikan:
· Titik korvei jelas dan terukur
· Dokumentasi before-after
· Ada tindak lanjut, bukan sekadar bersih sesaat
Dengan sistem ini, kecamatan yang “lapor bersih tapi faktanya kotor” akan langsung terdeteksi.
Inovasi: Zona OPD & Ranking Terbuka
Pemkab Tangerang juga memainkan pendekatan kompetitif sehat:
· Setiap OPD memiliki “zona bersih” permanen → tidak ada saling lempar tanggung jawab
· Hasil monitoring diumumkan secara publik
· Kecamatan terbersih mendapat penghargaan dari Bupati
“Kami dorong persaingan sehat antar kecamatan. Ini bukan sekadar motivasi, ini tekanan publik,” tegas Hari Mahardika.
Respons Warga: “Biasanya Nyuruh, Sekarang Ikut Turun”
Pantauan Kometnews.id di Alun-Alun Tigaraksa menunjukkan antusiasme tinggi. Bahkan warga ikut terlibat.
“Saya senang lihat pejabatnya turun langsung. Biasanya cuma nyuruh, sekarang ikut bersih-bersih,” ujar Siti (45), warga Kadu Agung, Tigaraksa.
Target: Banten Bersih, Indonesia ASRI
Gerakan ini sejalan dengan target nasional “Indonesia ASRI” (Asri, Sehat, Ramah, dan Indah). Dengan melibatkan Satpol PP, Dishub, Dinkes, hingga DLHK, Kabupaten Tangerang berambisi menjadi percontohan Provinsi Banten dalam pengelolaan sampah berbasis birokrasi kolektif.
Ujian Sebenarnya: Konsistensi, Bukan Seremonial
Korvei pekanan ini akan terus digelar dengan titik lokasi berbeda. Satu pertanyaan besar masih menggantung: apakah ini akan jadi budaya, atau hanya ramai di awal?
Jika konsisten, Kabupaten Tangerang bisa jadi contoh nyata perubahan. Jika tidak, ini hanya akan jadi agenda rutin yang kehilangan makna.
Warga diimbau ikut serta—minimal buang sampah pada tempatnya.
Penulis : Nuraini
Editorial : Chandra