PANDEGLANG, BANTEN | KometNews.id— Kondisi memprihatinkan dunia pendidikan dan infrastruktur kembali ditemukan di wilayah Kabupaten Pandeglang. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Babunajah yang berlokasi di Kampung Lasem, Desa Sobang, Kecamatan Sobang, dilaporkan mengalami kerusakan berat dan tidak layak digunakan. Ironisnya, hingga kini belum terlihat penanganan serius dari instansi terkait.

Tim media Kometnews.id yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Selasa (13/1/2026) mendapati bangunan sekolah dalam kondisi darurat. Dari empat ruang kelas yang ada, tiga ruang kelas rusak parah dan sebagian bangunan bahkan telah roboh. Akibatnya, enam rombongan belajar terpaksa menggunakan satu ruang kelas secara bergantian.

Saat ini, MI Babunajah hanya memiliki 28 siswa dengan dua tenaga pengajar. Jumlah tersebut terus berkurang karena banyak orang tua memilih memindahkan anaknya demi keselamatan.
Kepala MI Babunajah mengungkapkan bahwa kondisi tersebut telah berlangsung lama dan berulang kali disampaikan kepada pihak berwenang.
“Kami sudah menyampaikan kondisi sekolah ini melalui berbagai jalur. Bangunan yang dipakai sekarang jelas tidak layak dan membahayakan. Kami mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan dari dinas terkait,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihak sekolah tidak menuntut fasilitas mewah, melainkan jaminan keselamatan bagi anak-anak.
“Jangan sampai menunggu korban. Pendidikan dan keselamatan siswa adalah tanggung jawab negara,” tegasnya.
Persoalan pendidikan ini diperparah dengan buruknya akses infrastruktur. Kampung Lasem dan Kampung Cimandahan hingga kini masih terisolir akibat tidak adanya pembangunan jalan yang layak. Akses menuju kampung hanya berupa jalan tanah yang sulit dilalui. Kendaraan roda dua kerap terjebak, sementara kendaraan roda empat sama sekali tidak bisa masuk. Saat musim hujan, jalan berubah menjadi lumpur licin dan berbahaya.
Warga juga harus melintasi jembatan gantung Sungai Cimandahan yang kondisinya rusak dan rawan kecelakaan. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk pembiaran dan lemahnya koordinasi lintas instansi.
“Ini bukan hanya urusan desa. Sekolah, jalan, dan jembatan adalah kewenangan pemerintah. Tapi kami seperti tidak pernah masuk prioritas pembangunan,” ungkap salah satu warga.
Dampak keterisolasian tersebut juga dirasakan pada sektor ekonomi. Hasil pertanian warga sulit dikeluarkan dari kampung, sehingga petani terpaksa menjual dengan harga rendah kepada tengkulak.
“Karena akses tidak ada, kami selalu dirugikan. Pemerintah dan dinas terkait seharusnya turun langsung melihat kondisi ini,” kata warga lainnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada pengelolaan Dana Desa. Warga mempertanyakan tidak adanya pembangunan infrastruktur dasar di Kampung Lasem dan Cimandahan, meskipun Dana Desa dikucurkan setiap tahun. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait perencanaan, pengawasan, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Situasi tersebut dinilai tidak bisa dibebankan semata-mata kepada pemerintah desa. Persoalan ini disebut sebagai kegagalan lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Inspektorat, serta pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan.
Tim media Kometnews.id menilai bahwa pendidikan dan infrastruktur merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi. Ketika anak-anak terpaksa belajar di bangunan rusak dan masyarakat hidup dalam keterisolasian bertahun-tahun, maka kondisi ini patut dievaluasi secara menyeluruh.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang maupun Dinas PUPR terkait rencana penanganan MI Babunajah dan pembangunan akses jalan Kampung Lasem–Cimandahan. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.
Tim Kometnews.id akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong pemerintah daerah agar segera turun langsung ke lapangan, melakukan audit kondisi sekolah dan infrastruktur, serta memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. (Red).